Aruskata.com, Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda mengevaluasi capaian kinerja dan serapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda melalui rapat dengar pendapat yang digelar sebagai bagian dari pengawasan pelaksanaan program triwulan II menuju triwulan III, sekaligus membahas proyeksi kegiatan tahun anggaran 2027.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh program yang dijalankan Diskominfo berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“Kami dari Komisi I mengundang Diskominfo dalam rangka mengetahui serapan anggaran maupun program-program yang telah dilaksanakan pada triwulan II yang kini memasuki triwulan III,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Selain mengevaluasi pelaksanaan program berjalan, Komisi I juga mulai membahas rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran Diskominfo untuk tahun 2027 agar penyusunan program dapat dilakukan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, DPRD turut memberikan perhatian terhadap alokasi anggaran komunikasi dan publikasi. Menurut Ronal, penggunaan anggaran tersebut harus mampu menghasilkan informasi yang benar-benar diterima masyarakat serta mendukung keterbukaan informasi publik.
Ia menjelaskan, Diskominfo memaparkan sejumlah program yang berorientasi pada penguatan sistem digitalisasi sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, Komisi I menilai implementasi digitalisasi masih perlu diperluas karena saat ini dinilai baru berjalan hingga tingkat kecamatan.
“Kami mendorong agar sistem digitalisasi dapat menjangkau sampai ke kelurahan sehingga pelayanan publik menjadi lebih optimal,” katanya.
Komisi I juga meminta Diskominfo lebih aktif memperjuangkan dukungan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya untuk pengembangan sistem digital yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ronal, optimalisasi pelayanan publik melalui digitalisasi harus menjadi prioritas pembangunan pemerintahan daerah sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan. (adv/gby)
