Aruskata.com, Samarinda – Komisi III DPRD Kota Samarinda mendorong percepatan pemanfaatan sejumlah infrastruktur publik yang telah selesai dibangun. Hal itu disampaikan dalam rangkaian rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yang juga membahas pemenuhan layanan air bersih serta agenda evaluasi proyek strategis Kota Samarinda.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengatakan salah satu perhatian utama dewan adalah percepatan pembukaan kawasan Teras Samarinda yang pembangunannya dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui bidang Cipta Karya.
“Teras Samarinda yang sudah selesai kami dorong agar segera dibuka sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat. Jangan sampai fasilitas yang sudah rampung justru terlalu lama tidak difungsikan,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Menurut Arie, sebagian besar kawasan mulai dari area pelabuhan hingga depan Pasar Pagi telah selesai dikerjakan. Namun, masih terdapat satu titik yang belum rampung di kawasan depan Rumah Jabatan Gubernur karena masih membutuhkan tambahan anggaran untuk penyelesaian jembatan penghubung.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum adanya kepastian mengenai pengelola kawasan setelah proses serah terima pekerjaan selesai. Kejelasan pengelolaan dinilai penting agar aset yang telah dibangun dapat dirawat dengan baik dan tidak terbengkalai.
“Kendalanya tinggal penetapan siapa yang akan mengelola setelah diserahterimakan. Itu harus segera diputuskan supaya kawasan yang sudah selesai bisa langsung dibuka,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai bagian dari target Pemerintah Kota Samarinda mewujudkan layanan air bersih 100 persen pada 2027.
Arie menyebut cakupan layanan PDAM saat ini masih menyisakan sekitar 23 persen wilayah yang belum terlayani. Karena itu, DPRD meminta Dinas Cipta Karya menyusun peta jalan beserta kebutuhan anggaran secara bertahap agar target tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal.
“Kami meminta ada perencanaan yang jelas, berapa kebutuhan anggaran setiap tahun dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar target pelayanan air bersih 100 persen bisa tercapai,” katanya.
Sementara itu, pembahasan mengenai progres pembangunan Terowongan Samarinda belum dilakukan dalam rapat tersebut karena Komisi III masih menjadwalkan pemanggilan OPD teknis yang menangani proyek tersebut pada agenda RDP berikutnya.
Menurut Arie, evaluasi terhadap proyek terowongan menjadi salah satu agenda penting karena masyarakat menantikan kepastian mengenai perkembangan dan target penyelesaiannya. (adv/gby)
