Aruskata.com, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda, Sani Bin Husain, menyampaikan sejumlah masukan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi II yang membahas Laporan Realisasi Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Masukan tersebut difokuskan pada penguatan pengelolaan anggaran, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan.
Sani menegaskan bahwa alokasi anggaran untuk belanja gaji pegawai harus tetap memenuhi ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, penganggaran gaji wajib disusun untuk kebutuhan selama 12 bulan sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Selain itu, ia mendorong optimalisasi pelayanan tera dan tera ulang sebagai salah satu sumber peningkatan PAD Kota Samarinda. Menurutnya, pelayanan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga memiliki potensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, khususnya melalui objek usaha berskala besar yang telah mengalokasikan anggaran untuk layanan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Sani juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan pasar tradisional yang dinilai memiliki peran penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah. Ia menilai OPD yang membidangi sektor pasar perlu memperoleh dukungan penuh agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penguatan pasar tradisional menjadi langkah strategis dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi, terutama seiring berkurangnya aktivitas sektor pertambangan. Karena itu, sektor perdagangan rakyat harus dipersiapkan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda.
Komisi II DPRD Kota Samarinda berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan penyusunan anggaran tahun 2027. Dengan perencanaan yang tepat, kebijakan daerah diharapkan mampu memperkuat pendapatan asli daerah, menjaga keberlangsungan sektor perdagangan, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (adv/gby)
