Aruskata.com, Samarinda – Maraknya usaha Pertamini atau penjualan BBM eceran di Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Keberadaan usaha tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas, tetapi juga perlu dilihat dari sisi distribusi BBM bersubsidi dan dampaknya terhadap antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Aris Mulyanata mengatakan, persoalan Pertamini perlu dibahas secara menyeluruh. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah distribusi Pertalite bersubsidi yang dikhawatirkan tidak seluruhnya terserap oleh masyarakat sebagai pengguna akhir.
“Intinya sih kuota untuk BBM jenis Pertalite, rata-rata di Pertamini itu kan. Cuman hari ini marak juga antrean kendaraan untuk ambil kuota BBM jenis Pertalite. Tapi kan ada barcode-barcode. Rata-rata juga konsumsinya dialokasikan ke Pertamini,” ujar Aris, Rabu (29/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji bersama karena di satu sisi masyarakat masih menghadapi antrean panjang di SPBU, sementara di sisi lain penjualan BBM eceran justru semakin mudah ditemukan.
Aris menyebut Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya telah memiliki regulasi yang dapat menjadi dasar dalam melakukan penataan usaha di pinggir jalan. Selain Peraturan Wali Kota, Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga dapat menjadi acuan bagi Satpol PP dalam melakukan pengawasan dan penertiban.
Namun, ia mengingatkan agar penegakan aturan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi dan pendekatan persuasif kepada pelaku usaha dinilai penting sebelum tindakan penertiban dilakukan.
Di sisi lain, Aris memahami bahwa Pertamini kerap menjadi pilihan masyarakat, terutama ketika antrean di SPBU cukup panjang. Meski demikian, dari aspek keamanan, legalitas, dan standar pelayanan, masyarakat tetap dianjurkan memperoleh BBM melalui SPBU resmi.
“Kalau memang mau beli BBM ya SPBU-lah yang memang untuk mereka yang menjual BBM jenis Pertalite atau solar atau apa namanya,” katanya.
Aris menilai pemerintah juga perlu melihat persoalan dari sisi hulu. Evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada pelaku usaha Pertamini, tetapi juga terhadap distribusi dan kecukupan kuota BBM bersubsidi di Samarinda.
Menurutnya, jumlah SPBU di Samarinda relatif mencukupi. Namun, antrean kendaraan yang hingga memakan badan jalan menunjukkan masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi.
“Kembali lagi kuota di Pertamina itu dalam satu hari itu berapa sih? Kita kurang tahu juga data konkretnya. Makanya hari ini kalau misalnya kuota itu berlebihan mungkin tidak ada antrean sepanjang itu lagi,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Samarinda mendorong evaluasi menyeluruh terhadap distribusi kuota BBM bersubsidi, pelayanan SPBU, serta penataan usaha Pertamini. Kebijakan yang tepat diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus memastikan distribusinya berjalan sesuai ketentuan. (adv/gby)