Aruskata.com, Samarinda – Penutupan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Pemerintah daerah didorong segera menuntaskan pembenahan agar program tetap berjalan dan manfaatnya dapat diterima masyarakat secara optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda M. Novan Syahronny Pasie mengatakan, pihaknya terus mengikuti perkembangan penutupan sejumlah SPPG, baik yang dilakukan sementara maupun permanen, karena belum memenuhi standar pelaksanaan program.
Menurut Novan, aspek kebersihan dan sanitasi menjadi salah satu hal utama yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan MBG. Selain itu, terdapat pula aspek perizinan yang perlu dipastikan telah terpenuhi oleh pengelola.
“Yang paling utama adalah berkaitan tentang kebersihan, terus sanitasi dan lain-lain. Nah, belum lagi masalah perizinan yang mungkin saya juga tidak masuk terlalu dalam di sana,” ujar Novan, Rabu (29/7/2026).
Ia menilai langkah pemerintah melakukan pembenahan terhadap dapur MBG merupakan kebijakan yang tepat. Standar kebersihan, sanitasi, keamanan makanan, dan ketentuan lainnya harus dipastikan sebelum layanan diberikan kepada penerima manfaat.
Namun, Novan mengingatkan agar proses pembenahan tidak berlangsung terlalu lama. Ketidakpastian yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat berdampak terhadap pengelola SPPG maupun masyarakat yang menjadi penerima manfaat program.
“Pada prinsipnya langkah yang dilakukan pemerintah hari ini untuk pembenahan itu cukup baik. Tinggal bagaimana ini jangan sampai berlarut-larut sehingga tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Novan juga menyoroti wacana alternatif penyaluran MBG melalui pemberian ATM dengan nilai Rp15.000 per hari kepada siswa. Menurutnya, setiap opsi perlu dikaji secara matang agar tidak menggeser tujuan utama program.
“Solusinya harus clear and clean. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan sistem MBG tidak hanya berorientasi pada penertiban dapur penyedia makanan, tetapi juga memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Bicara masalah pembenahan dalam sistem, oke. Tinggal bagaimana manfaat dan yang diharapkan oleh Pak Presiden ini segera dapat terlaksana dengan benar di masyarakat dan diterima benar-benar oleh orang yang benar-benar membutuhkan dari MBG ini sendiri,” ujarnya.
DPRD Samarinda mendorong pemerintah segera menyelesaikan persoalan yang ada sehingga keberlangsungan program MBG tetap terjamin. Pembenahan diharapkan menghasilkan sistem yang lebih tertib, aman, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi penerima program. (adv/gby)