Aruskata.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda meminta kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan program pemerintah 2027 tidak sampai mengurangi kualitas layanan dasar masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dinilai harus tetap menjadi prioritas meski kondisi fiskal daerah tengah terbatas.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan perhatian terhadap layanan dasar tersebut telah disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelang penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.
“Di tengah badai efisiensi saat ini, pemerintah kota tetap memprioritaskan layanan dasar. Kita ingin pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan tetap menjadi hal yang penting,” kata Deni.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang akan dibiayai. Setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, Deni mendorong penerapan prinsip money follows program dalam penyusunan APBD. Anggaran, kata dia, semestinya mengikuti program yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan, bukan sebaliknya.
“Kami ingin pembangunan yang dilaksanakan betul-betul bermanfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Deni menilai efisiensi juga perlu dilakukan secara tepat sasaran. Pengurangan belanja pada sektor-sektor penunjang harus mampu diarahkan untuk menjaga program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain layanan dasar, DPRD juga meminta Pemkot Samarinda tetap menjaga pergerakan ekonomi daerah. Menurut Deni, efisiensi anggaran jangan sampai justru menekan aktivitas usaha dan membuat kondisi ekonomi masyarakat semakin berat.
“Kami ingin roda ekonomi di Samarinda ini bisa bergerak. Di tengah efisiensi, kita tidak ingin kondisi masyarakat semakin sulit,” jelasnya.
Untuk itu, pemerintah daerah didorong mencari sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat kapasitas fiskal. Optimalisasi PAD perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar upaya meningkatkan pendapatan tidak berubah menjadi beban baru.
Deni menegaskan keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan. Pemerintah dan DPRD harus bersama-sama menentukan skala prioritas serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat yang optimal.
Dengan pendekatan tersebut, pembahasan anggaran 2027 diharapkan tetap mampu menjaga kualitas layanan dasar sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Samarinda di tengah kebijakan efisiensi. (adv/gby)
