Aruskata.com, Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda menyoroti capaian retribusi daerah yang masih berada di bawah target pada Triwulan I Tahun Anggaran 2026. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelaksanaan program pembangunan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi, realisasi retribusi daerah hingga akhir Maret 2026 baru mencapai 11,72 persen. Angka tersebut masih berada di bawah target triwulan pertama yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar 15 persen.
“Realisasi retribusi masih sangat rendah dan belum mencapai target minimal. Ini menjadi rapor yang harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Menurut Iswandi, capaian sektor retribusi saat ini masih tertinggal dibandingkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Padahal, retribusi memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkaitan langsung dengan berbagai layanan publik.
Dari hasil evaluasi yang dilakukan DPRD, masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola retribusi yang mencatat realisasi jauh di bawah target. Bahkan beberapa OPD disebut belum mampu mencapai angka lima persen pada triwulan pertama.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan masih adanya kendala dalam tata kelola maupun sistem pemungutan retribusi yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Kalau realisasinya masih rendah, berarti ada persoalan yang harus segera dievaluasi agar tidak berdampak terhadap program pembangunan daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Samarinda berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama OPD terkait guna mengevaluasi kinerja pemungutan retribusi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.
DPRD juga mendorong pemerintah kota melakukan pemetaan ulang terhadap seluruh potensi retribusi daerah agar sumber-sumber pendapatan yang ada dapat dimaksimalkan secara optimal.
“Kami ingin ada evaluasi menyeluruh sehingga potensi retribusi daerah benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Iswandi. (adv/gby)
