Aruskata.com, SAMARINDA – Penurunan capaian siswa pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026, khususnya pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia, menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan kemampuan dasar peserta didik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa hasil TKA tidak cukup dipahami hanya melalui angka-angka statistik. Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi penurunan capaian siswa agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.
“Hal ini yang perlu menjadikan review buat Kementerian Pendidikan. Apa kendalanya? Bukan hanya melihat dari sisi statistik saja,” ujar Novan, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Matematika dan Bahasa Indonesia merupakan dua mata pelajaran fundamental yang memiliki peran penting dalam pembentukan kemampuan berpikir, berhitung, serta komunikasi peserta didik. Karena itu, penurunan capaian pada kedua bidang tersebut harus menjadi perhatian bersama.
“Kalau bicara nasional, berarti ada masalah dalam dua mata pelajaran tersebut. Padahal itu sangat dibutuhkan dalam keseharian, berhitung dan berbahasa,” jelasnya.
Menurut Novan, salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi kualitas pembelajaran adalah masih tingginya kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah, termasuk di Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap efektivitas proses belajar mengajar di sekolah.
Ia mengungkapkan bahwa kebutuhan guru di Samarinda hingga saat ini masih jauh dari ideal. Bahkan, jumlah kekurangan tenaga pendidik diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Kota Samarinda sendiri aja sudah kekurangan 500 orang lebih. Sampai bulan Desember nanti kita akan kekurangan 700 orang lebih,” tegasnya.
Keterbatasan jumlah guru membuat sejumlah sekolah harus mencari solusi alternatif agar kegiatan belajar tetap berjalan. Salah satunya melalui perekrutan tenaga pendidik non-ASN yang pembiayaannya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Namun demikian, Novan menilai langkah tersebut hanya bersifat sementara dan belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan. Kualitas pendidikan membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi tenaga pengajar.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus memperkuat kebijakan pemenuhan kebutuhan guru. Dengan tersedianya tenaga pendidik yang cukup dan berkualitas, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi siswa di Kota Samarinda maupun secara nasional. (adv/gby)
