Aruskata.com, Samarinda – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Menurutnya, tolok ukur utama pembangunan adalah sejauh mana APBD mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung.
Iswandi menilai masih terdapat sejumlah program yang terus dianggarkan setiap tahun tanpa indikator keberhasilan yang jelas. Kondisi tersebut dinilai membuat efektivitas penggunaan anggaran sulit dievaluasi, sehingga berpotensi hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar menerapkan sistem evaluasi berbasis hasil terhadap seluruh program yang dibiayai APBD. Setiap kegiatan, kata dia, harus memiliki target yang terukur sehingga publik dapat mengetahui manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan.
Menurut Iswandi, paradigma pembangunan harus bergeser dari sekadar mengejar realisasi anggaran menuju pencapaian hasil yang konkret. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diharapkan membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja dan capaian, bukan hanya menyelesaikan proses administrasi.
Sebagai contoh, ia menyebut program pengentasan kemiskinan harus mampu menunjukkan penurunan jumlah warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Begitu pula program pemberdayaan UMKM, yang seharusnya dapat dibuktikan melalui peningkatan omzet, pendapatan, maupun kapasitas usaha para penerima bantuan.
Iswandi menegaskan bahwa program yang tidak memberikan dampak nyata perlu dievaluasi secara menyeluruh. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, APBD harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga Kota Samarinda.
Ia berharap pengelolaan anggaran daerah ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak lagi dinilai dari besarnya dana yang dibelanjakan, melainkan dari banyaknya persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah. (adv/gby)
