Aruskata.com, Samarinda – Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Samarinda mendorong DPRD mempertimbangkan pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD). Wacana tersebut muncul dalam pembahasan Komisi II DPRD Samarinda sebagai upaya agar sektor pariwisata dapat memperoleh perhatian dan dukungan anggaran yang lebih fokus.
DPRD menilai pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Dengan cakupan urusan yang cukup luas dalam satu OPD, perhatian terhadap sektor pariwisata dinilai perlu diperkuat agar berbagai program pengembangan dapat berjalan lebih optimal.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mendorong kemajuan pariwisata perlu disesuaikan dengan besarnya potensi yang dimiliki Samarinda. Pengembangan destinasi, promosi hingga penguatan ekonomi kreatif membutuhkan perencanaan dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.
Wacana pemisahan Disporapar menjadi dua OPD pun dipandang sebagai salah satu opsi kelembagaan yang dapat membuat pengelolaan sektor pariwisata lebih fokus. Dengan organisasi yang memiliki perhatian khusus, program pengembangan wisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat dirancang secara lebih terarah.
Di sisi lain, sektor yang selama ini dikelola Disporapar juga menunjukkan potensi dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Iswandi menyebut realisasi pendapatan yang dikelola Disporapar hingga Juni 2026 telah melampaui separuh target tahunan.
Dari target pendapatan sekitar Rp1,4 miliar, realisasi hingga pertengahan tahun telah mencapai kisaran Rp750 juta. Capaian tersebut menunjukkan adanya potensi penerimaan yang masih dapat dikembangkan melalui pengelolaan sektor pariwisata secara lebih optimal.
Menurut DPRD, peningkatan pendapatan sekaligus pengembangan sektor wisata membutuhkan pendekatan yang berimbang. Pemerintah tidak hanya perlu mengejar penerimaan, tetapi juga memperkuat destinasi, fasilitas, promosi dan ekosistem ekonomi kreatif agar sektor tersebut semakin menarik bagi masyarakat maupun wisatawan.
Karena itu, pembahasan mengenai pemisahan Disporapar menjadi bagian dari upaya mencari struktur kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan pariwisata Samarinda ke depan. Penguatan organisasi diharapkan dapat diikuti dengan dukungan anggaran dan program yang lebih terarah.
Komisi II DPRD Samarinda pun mendorong agar potensi pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya dipandang sebagai sektor pendukung, tetapi sebagai salah satu bagian penting dalam penggerak ekonomi daerah. (adv/gby)
