Aruskata.com, Samarinda – Kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan di Kota Samarinda masih cukup besar. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan, sejumlah ruang belajar SD dan SMP di berbagai kecamatan masih membutuhkan penanganan, mulai dari renovasi ringan hingga perbaikan berat.
Menurut Puji, kebutuhan tersebut teridentifikasi melalui berbagai jalur, mulai dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. DPRD juga menemukan langsung kondisi sejumlah sekolah ketika melakukan kunjungan lapangan.
“Kalau kita ke lapangan, itu dari setiap kecamatan biasanya ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu,” ujar Puji, Rabu (19/8/2026).
Besarnya jumlah usulan membuat seluruh kebutuhan tidak dapat direalisasikan secara bersamaan. Pemerintah bersama DPRD harus menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
Puji menjelaskan, pembiayaan perbaikan sekolah dapat bersumber dari sejumlah skema, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan keuangan (Bankeu), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.
“Ini nanti kita usulkan semua, tinggal bagaimana sebenarnya kemampuan keuangan daerah. Bisa melalui APBD, atau bisa melalui Bankeu, atau bisa melalui DAK Fisik,” jelasnya.
Salah satu sekolah yang telah masuk dalam program perbaikan adalah SMP Negeri 24 Samarinda. Puji memastikan sekolah tersebut telah diprogramkan untuk mendapatkan penanganan pada 2026, meski pelaksanaannya masih menunggu kesiapan anggaran dan tahapan pengadaan.
“24 itu sebenarnya diprogram 2026. Keuangannya itu sekarang yang belum. Bukan efisiensi, tetap itu prioritas,” tegasnya.
Menurut Puji, program tersebut telah mendapatkan sinyal positif. Namun pekerjaan fisik belum dapat dimulai karena proses lelang belum dilaksanakan.
“Sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi enggak tahu kapan dikerjakan, belum dilelang,” katanya.
Di tengah penyesuaian anggaran, DPRD harus kembali memilah program berdasarkan urgensi. Keterbatasan fiskal membuat tidak seluruh kebutuhan dapat ditangani sekaligus, sehingga sekolah dengan kondisi paling mendesak akan menjadi perhatian lebih dahulu.
“Kalau anggarannya kemarin misalnya Rp50 miliar, karena ada efisiensi, tentunya kita pilih lagi yang prioritas yang mana,” ujar Puji.
Ia menambahkan, dukungan DAK dari pemerintah pusat turut membantu pembiayaan perbaikan fasilitas pendidikan Samarinda pada 2026. Program tersebut mencakup jenjang SD dan SMP, bahkan turut menyasar fasilitas TK dan PAUD.
DPRD Samarinda juga terus menghimpun kebutuhan perbaikan sekolah dari berbagai wilayah, termasuk Samarinda Ulu, Samarinda Utara hingga Palaran. Seluruh usulan akan dipetakan berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan pembiayaan.
Puji menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh membuat kebutuhan fasilitas pendidikan diabaikan. Perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan sekolah yang paling membutuhkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dalam ruang yang aman dan layak.
Dengan pola tersebut, DPRD berharap peningkatan kualitas sarana pendidikan dapat terus berjalan meski dilakukan secara bertahap. Prioritas utama tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan ruang belajar dan fasilitas sekolah yang memiliki tingkat urgensi paling tinggi. (adv/gby)
