Aruskata.com, Samarinda – Rencana penerapan kembali sistem kenaikan kelas dengan standar penilaian lebih ketat pada tahun ajaran 2027 perlu dibarengi kesiapan tenaga pendidik. Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, mengingatkan kebijakan tersebut harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan pendidikan.
Novan menilai ketersediaan dan kompetensi guru menjadi faktor penting sebelum kebijakan yang berdampak langsung terhadap penilaian siswa diterapkan. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui perubahan sistem penilaian atau kurikulum, tetapi juga membutuhkan tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas.
“Di Samarinda sendiri, kita masih kekurangan guru dan kompetensinya masih kurang,” ujar Novan, Selasa (13/10/2026).
Ia mengatakan, guru memiliki peran penting dalam memastikan materi pembelajaran tersampaikan secara optimal. Karena itu, tuntutan terhadap kemampuan peserta didik harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas tenaga pengajar.
Novan meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut dengan mempertimbangkan kondisi sekolah, ketersediaan guru, serta kesiapan proses pembelajaran. Langkah itu diperlukan agar penerapan kebijakan nantinya berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Harapannya ini dikaji dahulu supaya pelaksanaannya benar-benar siap,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda juga mendorong agar wacana pengetatan penilaian disertai program peningkatan kompetensi guru. Dengan begitu, standar kemampuan siswa dapat ditingkatkan secara proporsional sesuai kualitas pembelajaran yang diterima di sekolah.
“Perlu kajian mendalam agar memberikan manfaat nyata untuk peserta didik,” tegas Novan.
Wacana pengembalian sistem tidak naik kelas sebelumnya mencuat sebagai bagian dari dorongan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, motivasi belajar, kedisiplinan, dan daya saing siswa.
Namun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan. Kajian akademis serta masukan dari para ahli masih diperlukan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Pemerintah juga perlu menghimpun aspirasi dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas sekolah, tenaga pendidik, peserta didik, dan keterlibatan orang tua.
Bagi Novan, kesiapan seluruh unsur pendidikan menjadi hal penting agar kebijakan yang direncanakan untuk tahun ajaran 2027 benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan, bukan sekadar memperketat standar penilaian siswa.
(adv/gby)
