Aruskata.com, Samarinda – Rencana pemekaran wilayah di Kota Samarinda perlu dikaji secara matang, terutama dari sisi pembiayaan, kesiapan fasilitas, dan manfaatnya bagi masyarakat. DPRD Kota Samarinda mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak terburu-buru direalisasikan di tengah efisiensi anggaran yang masih berlangsung.
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan pihaknya belum dapat memberikan dukungan secara langsung sebelum mengetahui hasil analisis mengenai kelayakan dan kesiapan pelaksanaan pemekaran.
Menurut Helmi, pemekaran wilayah berpotensi menambah kebutuhan pembiayaan, mulai dari penyediaan kantor hingga berbagai fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang jelas, kemarin masih dianalisis terlebih dahulu seberapa jauh kelayakannya. Karena dengan adanya pemekaran, tentu juga akan memengaruhi dari segi pembiayaan,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya terbuka untuk mendukung rencana tersebut apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan pelaksanaannya dinilai layak. Namun, kemampuan keuangan daerah harus menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum keputusan diambil.
“Kalau bicara urgensi, kita itu nantinya ujung-ujungnya bicara masalah pembiayaan. Hari ini kita masih dalam suasana efisiensi. Nah, tentunya itu juga perlu dipertimbangkan,” jelasnya.
Selain anggaran, DPRD juga akan mencermati kesiapan logistik serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat apabila pemekaran benar-benar dilaksanakan.
Helmi berharap rencana tersebut tidak sekadar mengubah struktur administrasi wilayah, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan pemerintahan. Karena itu, kajian kelayakan dan perhitungan kebutuhan pembiayaan dinilai penting sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
(adv/gby)
