Aruskata.com, Samarinda – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat inovasi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu gagasan yang disorot ialah pengembangan destinasi wisata buatan agar Kota Tepian semakin menarik bagi pengunjung dari luar daerah.
Menurut Deni, pilihan destinasi wisata di Samarinda masih perlu diperluas. Ia menilai, keberagaman tujuan wisata dapat membuat pengunjung memiliki lebih banyak aktivitas selama berada di kota ini, tidak hanya berbelanja atau bersantap di rumah makan.
Karena itu, ia meminta Dinas Pariwisata Samarinda lebih aktif menggali potensi lokal dan menyusun arah pengembangan pariwisata yang terencana.
“Saya meminta Dinas Pariwisata menggali potensi dan berinovasi agar destinasi wisata buatan menjadi daya tarik kota. Dengan begitu, tamu memiliki pilihan tujuan yang jelas saat berkunjung,” ujar Deni, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai, pengembangan destinasi wisata berpotensi memberi efek berganda bagi perekonomian masyarakat. Meningkatnya kunjungan dan lamanya wisatawan tinggal dapat membuka peluang bagi sektor perhotelan, restoran, transportasi, UMKM, hingga ekonomi kreatif.
Dorongan tersebut sejalan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Inovasi Daerah yang tengah disiapkan Pemerintah Kota bersama DPRD Samarinda. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan bagi terobosan yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah.
Pembahasan awal Raperda mengemuka dalam ekspos naskah akademik yang digelar di Ruang Rapat Klinik Perencanaan, Gedung A Bapperida lantai II, Jalan Dahlia, Samarinda, Kamis (8/10/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara (Pusjar LAN) Samarinda sebagai tim ahli penyusun naskah akademik.
Deni menegaskan, inovasi pemerintah daerah harus menjawab persoalan nyata dan menghasilkan manfaat yang dapat diukur. Menurutnya, inovasi tidak boleh hanya berorientasi pada penggunaan aplikasi digital atau pemenuhan administrasi.
“Kita sedang menghadapi efisiensi anggaran. Karena itu, inovasi perlu diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal dan meningkatkan PAD,” katanya.
Ia menilai, tantangan efisiensi anggaran dan transfer ke daerah perlu direspons dengan mengoptimalkan sumber daya serta potensi lokal. Dengan demikian, pemerintah memiliki peluang memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk menopang pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam pembahasan tersebut, disebutkan terdapat 328 inovasi yang telah diterapkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), dengan masa implementasi sekurang-kurangnya satu tahun. Deni memandang data tersebut dapat menjadi dasar evaluasi untuk mengukur efektivitas program dan menentukan inovasi yang layak dikembangkan lebih lanjut.
“Yang terpenting, inovasi harus memberikan manfaat nyata dan mendukung kemandirian fiskal, bukan sekadar menjadi laporan,” tegasnya.
Deni menambahkan, setelah naskah akademik rampung dan proses penyusunan Raperda berlanjut, DPRD akan memberikan masukan terhadap substansi serta pasal-pasal yang diatur. Ia berharap regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman untuk mengembangkan terobosan yang sesuai dengan kebutuhan Samarinda.
Pengembangan wisata buatan, peningkatan pelayanan publik, dan optimalisasi PAD menjadi sejumlah sektor yang diharapkan memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut.
(adv/gby)
