Aruskata.com, Samarinda – Persoalan banjir yang berdampak di wilayah Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai membutuhkan penanganan lintas daerah. DPRD Kota Samarinda memastikan akan mendorong tindak lanjut koordinasi antara pemerintah kedua daerah untuk memperkuat upaya pengendalian banjir.
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Arie Wibowo mengatakan, salah satu infrastruktur yang diharapkan dapat membantu mengendalikan genangan adalah pembangunan kolam retensi di kawasan Pampang. Namun, pelaksanaannya hingga kini belum dapat dilakukan secara maksimal karena keterbatasan anggaran.
Dari rencana pembangunan kolam retensi yang memiliki luas sekitar 100 hektare, baru sebagian lahan yang dapat dikerjakan.
“Kota ini sedang membangun kolam retensi di Pampang. Tapi karena kendala anggaran, dari rencana sekitar 100 hektare, yang bisa dikerjakan baru sebagian saja,” ujar Arie, Kamis (23/7/2026).
Selain persoalan anggaran, DPRD Samarinda juga menyoroti belum adanya laporan yang diterima terkait perkembangan koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Kukar, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengenai kelanjutan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir tersebut.
“Kalau kaitannya dengan koordinasi semua lini, kami di DPRD belum mendapat informasi. Mungkin dari dinas sudah ada komunikasi, tetapi kami belum mengetahuinya,” katanya.
Meski demikian, Komisi III DPRD Samarinda memastikan persoalan tersebut akan ditindaklanjuti. Menurut Arie, keterlibatan pemerintah daerah di wilayah yang terdampak menjadi penting agar penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Nanti akan kami tindak lanjuti terkait sinergi antara Kukar dengan Samarinda,” tuturnya.
Arie menegaskan, banjir merupakan persoalan yang tidak selalu mengenal batas administratif. Karena itu, pembangunan infrastruktur seperti kolam retensi membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Ia berharap sinergi antara Samarinda, Kukar, dan pemerintah provinsi dapat diperkuat, terutama dalam menyusun langkah penanganan yang berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih baik, pembangunan kolam retensi maupun infrastruktur pendukung lainnya diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata dalam mengurangi risiko banjir. (adv/gby)
