Aruskata.com, Samarinda – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Kota Samarinda. Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mendesak pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) segera merealisasikan tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 kiloliter (KL) untuk 2026.
Helmi mengatakan, keterbatasan pasokan BBM bersubsidi berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat. Warga harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengisi bahan bakar, sementara antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan berpotensi mengganggu arus lalu lintas.
“Antrean terjadi di banyak SPBU. Kami berharap tambahan kuota Pertalite sebesar 510.000 KL untuk 2026 segera direalisasikan agar masyarakat tidak terus dirugikan,” ujar Helmi saat ditemui di sela Forum Energi 2026 di Gedung Olah Bebaya, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Sabtu (10/10/2026).
Menurutnya, kebutuhan BBM terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, bertambahnya jumlah kendaraan, serta aktivitas ekonomi di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, kuota yang tersedia diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
Helmi menambahkan, antrean kendaraan roda dua dan roda empat kerap terlihat pada jam-jam sibuk, terutama pagi dan sore hari. Selain menyita waktu, situasi tersebut juga berpotensi memicu kemacetan dan menyulitkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Ia menilai penambahan kuota perlu diiringi pengawasan distribusi yang ketat agar Pertalite benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Dengan demikian, ketersediaan bahan bakar dapat mendukung mobilitas warga dan kelancaran kegiatan ekonomi
(adv/gby)
