Aruskata.com, SAMARINDA – Persoalan banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda kembali mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menilai penanganan banjir perlu dilakukan secara lebih komprehensif dan terintegrasi agar mampu menyelesaikan akar persoalan yang selama ini menyebabkan genangan berulang saat musim hujan.
Menurut Arif, berbagai proyek drainase dan normalisasi yang telah dilakukan pemerintah kota merupakan langkah positif. Namun, pelaksanaannya perlu disusun dalam satu sistem pengendalian banjir yang menyeluruh sehingga setiap pembangunan saling terhubung dan memberikan dampak yang optimal.
“Pemkot perlu mengkaji penanganan banjir secara komprehensif. Saya sudah sering menyampaikan. Jangan sporadis. Bikin ini segini, bikin ini segini, sementara sodetannya tidak dibuat,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan drainase tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga harus memperhatikan keterhubungan aliran air dari kawasan hulu hingga hilir agar sistem yang dibangun dapat berfungsi secara maksimal.
Sebagai contoh, Arif menyoroti proyek drainase di kawasan Jalan Juanda yang sempat mengalami pembongkaran ulang karena aliran air tidak dapat mengalir sesuai perencanaan awal.
“Parit dibangun, tapi elevasinya tidak dilihat. Airnya tidak naik, tidak masuk ke anak sungai. Akhirnya dibongkar lagi. Ini yang saya maksud harus ada kajian yang menyeluruh,” katanya.
Selain pembangunan drainase, DPRD menilai pengendalian banjir juga harus didukung oleh keberadaan kolam retensi, saluran penghubung, normalisasi sungai, serta pemeliharaan infrastruktur secara berkala. Menurut Arif, sedimentasi yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mengurangi kapasitas saluran air di berbagai wilayah Kota Samarinda.
“Normalisasi itu penting. Pengerukan harus rutin. Sedimentasi Samarinda ini tinggi. Banyak material tanah masuk ke parit sehingga terjadi pendangkalan. Jangan hanya dibangun, tapi juga harus dirawat,” tegasnya.
Arif juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia menilai masih banyak saluran drainase yang tersumbat akibat sampah, sehingga menghambat aliran air saat hujan turun.
“Masyarakat juga harus membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Penanganan banjir ini tidak hanya soal beton dan drainase, tapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD Samarinda saat ini juga tengah mempersiapkan regulasi terkait penataan sempadan sungai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga fungsi sungai dan anak sungai sebagai jalur utama aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir di kawasan perkotaan.
“Nanti kita lagi siapkan dasar hukumnya. Ada sempadan sungai yang perlu ditata. Karena banyak anak sungai yang sekarang kanan-kirinya sudah dipenuhi bangunan, sehingga kapasitas alirannya berkurang,” jelas Arif.
DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat menyusun desain besar penanganan banjir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, upaya pengendalian banjir diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih efektif demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi warga Kota Samarinda. (adv/gby)
