Aruskata.com, Samarinda – Dukungan pembiayaan program Keluarga Berencana (KB) di Samarinda menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Belum terealisasinya seluruh dukungan dana pemerintah pusat dinilai perlu diantisipasi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan.
Menurut Sri Puji, pembiayaan utama layanan KB gratis berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sementara itu, pemerintah daerah menjalankan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Layanan KB gratis merupakan program pemerintah pusat melalui BKKBN, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat setempat,” jelasnya, Selasa (6/10/2026).
Ia mengatakan, Dinas P2KB tidak hanya bertugas memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan ketersediaan alat kontrasepsi bagi masyarakat. Karena itu, kepastian dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan program.
Sri Puji menilai koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat, terutama ketika dukungan dana belum seluruhnya terealisasi. Langkah tersebut diperlukan agar kebutuhan pelayanan tetap dapat dipetakan dan ditangani sesuai kemampuan anggaran.
DPRD Samarinda, lanjutnya, juga membuka peluang memperjuangkan tambahan dukungan program melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan. Namun, pengalokasian anggaran harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan lainnya.
“DPRD bisa memperjuangkan tambahan dukungan program KB melalui pokok pikiran, tetapi alokasinya tetap harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” katanya.
Ia mencontohkan perbaikan sekolah dan pembangunan sektor lain yang juga membutuhkan pembiayaan. Oleh sebab itu, penentuan prioritas menjadi penting agar penggunaan anggaran tetap terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain persoalan pendanaan, Sri Puji meminta Dinas P2KB memaksimalkan fasilitas kesehatan yang telah tersedia untuk memperluas jangkauan layanan. Puskesmas dan posyandu dinilai dapat menjadi jalur pelayanan yang lebih dekat dengan warga.
“Puskesmas dan posyandu perlu dimaksimalkan sebagai jalur pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi serta memanfaatkan fasilitas KB yang tersedia,” ujarnya.
Sri Puji berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat menjaga keberlanjutan program KB di Samarinda. Dengan koordinasi pembiayaan yang baik, penentuan prioritas yang tepat, dan optimalisasi fasilitas kesehatan, pelayanan diharapkan tetap dapat menjangkau masyarakat secara luas. (adv/gby)
