Aruskata.com, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda Masa Persidangan II Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Samarinda, Jumat (14/8/2026).
Nota kesepakatan ditandatangani Wali Kota Samarinda Andi Harun bersama Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah serta Wakil Ketua DPRD Rusdi, Ahmad Vananzda dan Celni Pita Sari. Tahapan ini menjadi dasar penting bagi Pemkot dan DPRD dalam melanjutkan penyusunan RAPBD Samarinda 2027.
Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan daerah Samarinda diproyeksikan berada di kisaran Rp3,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah. Besaran final masing-masing komponen masih akan menyesuaikan dokumen resmi KUA-PPAS dan perkembangan pembahasan anggaran.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pendapatan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun belanja daerah dengan prinsip berimbang. Pelayanan dasar tetap menjadi prioritas, termasuk pemenuhan mandatory spending dan earmarking sesuai ketentuan pemerintah pusat.
“Di antaranya adalah kesehatan, pendidikan 20 persen, kemudian aspek pengawasan, dan infrastruktur pelayanan dasar,” ujar Andi Harun.
Namun, keterbatasan ruang fiskal membuat Pemkot Samarinda menerapkan paradigma efisiensi dalam penyusunan RAPBD 2027. Menurut Andi Harun, strategi tersebut diperlukan agar kemampuan anggaran tetap terjaga untuk membiayai urusan pemerintahan wajib, pelayanan dasar, program prioritas dan pembangunan infrastruktur publik.
“Prinsip efisiensi hari ini secara resmi kita sampaikan bahwa RAPBD 2027 tetap memakai paradigma atau basis efisiensi,” tegasnya.
Efisiensi dilakukan dengan memilah program berdasarkan skala prioritas dan besarnya dampak terhadap masyarakat. Program dengan urgensi lebih tinggi akan didahulukan, sementara kegiatan yang memiliki tingkat prioritas lebih rendah dapat ditunda menyesuaikan kemampuan fiskal.
Kebijakan tersebut juga menjadi respons terhadap penyesuaian kemampuan keuangan daerah, termasuk dampak kebijakan nasional terkait Transfer ke Daerah (TKD). Kendati demikian, Andi Harun memastikan efisiensi tidak berarti menghentikan pembangunan maupun mengurangi pelayanan dasar.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” jelasnya.
Sejumlah belanja yang dinilai memiliki prioritas lebih rendah akan menjadi ruang efisiensi, seperti belanja makan dan minum, perjalanan dinas serta kegiatan seremonial. Sementara anggaran untuk kebutuhan wajib dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap dipertahankan.
Andi Harun mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan. Dalam kondisi fiskal normal, pemerintah dapat membiayai lebih banyak ruas jalan. Namun, ketika kemampuan anggaran menurun, jumlah dan cakupan pembangunan akan disesuaikan dengan tingkat urgensi sehingga anggaran tetap diarahkan pada ruas yang paling membutuhkan.
Menurutnya, pola tersebut merupakan bentuk perubahan perilaku belanja agar APBD semakin berkualitas dan tepat sasaran. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi masyarakat.
“Walaupun dengan APBD yang relatif kecil, kita tetap mampu membiayai kegiatan-kegiatan yang saya sebutkan tadi, dan tetap memastikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Setelah KUA-PPAS disepakati, Pemkot Samarinda dan DPRD selanjutnya melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027. Dokumen tersebut diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mampu menjaga kualitas pelayanan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas. (adv/gby)
