Aruskata.com, Samarinda – Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Samarinda mendapat perhatian DPRD Kota Samarinda. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap produktivitas pelaku usaha, khususnya sektor UMKM.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pemadaman bergilir yang terjadi tidak terlepas dari persoalan pasokan energi di tingkat nasional. Berkurangnya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit disebut turut memengaruhi kapasitas produksi listrik, termasuk di Kalimantan Timur.
“Beberapa waktu lalu kita melihat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah karena pasokan batu bara ke PLN tidak mencukupi. Dampaknya sekarang juga dirasakan di Kalimantan Timur, termasuk Samarinda,” ujar Rohim, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, keterbatasan pasokan membuat PLN harus melakukan pengaturan beban untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Konsekuensinya, pemadaman bergilir dilakukan di sejumlah wilayah.
“Ketika penyediaan listrik tidak mencukupi kebutuhan, tentu ada penyesuaian kapasitas yang harus dilakukan. Dari situlah kemudian terjadi pemadaman di berbagai wilayah,” katanya.
Rohim menyebut penyelesaian persoalan pasokan energi tersebut berada pada ranah pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN. DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung terhadap aspek teknis penyediaan energi listrik.
Meski demikian, ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis untuk memastikan pasokan listrik kembali stabil. Menurutnya, kestabilan listrik menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kami berharap persoalan pasokan batu bara ini bisa segera ditangani sehingga pelayanan listrik kembali stabil. Kondisi seperti ini tentu berdampak pada produktivitas dan kegiatan masyarakat sehari-hari,” tegas politisi PKS tersebut.
Selain persoalan pasokan, Rohim juga meminta PLN memperbaiki pola komunikasi kepada masyarakat. Jika pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat dinilai berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai wilayah terdampak, waktu pelaksanaan, serta perkiraan durasi pemadaman.
Menurutnya, informasi yang disampaikan lebih awal akan membantu masyarakat mempersiapkan aktivitas. Hal tersebut juga penting bagi pelaku UMKM yang membutuhkan listrik untuk menjalankan kegiatan usaha.
Ia mendorong PLN memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, hingga layanan pesan singkat agar informasi pemadaman dapat diterima masyarakat secara lebih luas.
“Kalau pemadaman memang harus dilakukan, masyarakat perlu mendapatkan informasi lebih awal. Idealnya dua hingga tiga hari sebelumnya sudah diumumkan wilayah yang terdampak, waktu pelaksanaan, serta perkiraan durasinya,” pungkasnya.
DPRD Samarinda berharap persoalan pasokan energi segera teratasi dan sistem kelistrikan kembali normal. Sementara selama proses pemulihan berlangsung, komunikasi publik yang cepat, terbuka, dan terstruktur dinilai penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas serta mengurangi dampak pemadaman. (adv/gby)
