Aruskata.com, Samarinda – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota Samarinda memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penguatan teknologi dinilai penting untuk memastikan proses penerimaan murid berlangsung lebih akurat, transparan, dan mampu meminimalkan persoalan teknis.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Samarinda, Mohamad Novan Syahronny Pasie, mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB 2026 masih menemukan sejumlah kendala teknis yang perlu segera dibenahi sebelum penerimaan murid tahun berikutnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan sistem dalam membaca serta mengolah data alamat calon murid. Perbedaan tingkat kelengkapan informasi alamat dalam dokumen kependudukan dinilai dapat memengaruhi akurasi sistem ketika menentukan titik lokasi tempat tinggal.
“Contohnya ada tertera nomor rumah, RT atau gang. Ada kartu keluarga yang hanya menuliskan alamatnya saja. Itu juga menjadi kendala buat Kominfo,” ujar Novan, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMB membutuhkan dukungan basis data yang lebih terintegrasi. Terlebih, jalur domisili menjadikan jarak tempat tinggal sebagai salah satu faktor dalam menentukan pemeringkatan calon murid.
Karena itu, pengembangan SPMB dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan aplikasi yang sudah tersedia. Pemerintah daerah perlu memastikan infrastruktur teknologi serta basis data yang digunakan mampu mengolah informasi secara presisi.
Salah satu opsi yang menjadi perhatian dalam evaluasi adalah pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai data pendukung. Integrasi data tersebut diharapkan dapat memperkuat proses verifikasi sekaligus membantu sistem menentukan lokasi calon murid secara lebih akurat.
Novan menilai penguatan sistem digital juga harus didukung dengan perencanaan anggaran yang memadai. Pengembangan aplikasi, integrasi data antarlembaga, hingga peningkatan kapasitas sistem membutuhkan pembiayaan agar dapat berjalan optimal.
“Jadi, pada saat titik dimasukkan, sistem otomatis hanya membacanya tidak jelas. Itu yang jadi kendala,” katanya.
Menurutnya, pembenahan sistem menjadi penting karena proses SPMB berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sistem yang mampu mengolah data secara akurat dapat memberikan kepastian sekaligus mengurangi potensi kesalahan teknis dalam proses penerimaan.
DPRD Samarinda berharap hasil evaluasi SPMB 2026 tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi dilanjutkan dengan perbaikan konkret. Pemerintah daerah diminta mempersiapkan sistem yang lebih kuat sebelum pelaksanaan SPMB tahun berikutnya.
Novan menegaskan, penguatan teknologi dan integrasi data antarlembaga perlu menjadi bagian penting dalam pembenahan SPMB 2027. Dengan sistem yang semakin akurat, transparan, dan terintegrasi, proses penerimaan murid diharapkan dapat berlangsung lebih tertib sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. (adv/gby)
