Aruskata.com, Samarinda – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan alokasi dana transfer ke daerah untuk membantu menggairahkan sektor perhotelan dan restoran di Samarinda.

Harapan tersebut disampaikan Helmi saat menghadiri pelantikan pengurus Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Samarinda periode 2026–2031 di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara, Rabu (7/10/2026).

Helmi menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah berdampak pada berkurangnya kegiatan instansi yang biasanya memanfaatkan fasilitas hotel, seperti rapat dan kegiatan seremonial. Kondisi tersebut turut menekan aktivitas bisnis perhotelan.

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah dari sektor hotel dan restoran tercatat sekitar Rp162 miliar hingga September 2026. Angka tersebut disebut menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Jadi penurunan itu sebenarnya tadi juga sudah disebutkan karena ada efisiensi dari pemerintah sendiri,” ujarnya.

Menurut Helmi, pemulihan alokasi dana transfer ke daerah diharapkan dapat membuka ruang bagi kembali berlangsungnya berbagai kegiatan pemerintah daerah yang selama ini turut menggerakkan sektor perhotelan.

“Harapan kita mudah-mudahan ke depan ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai dana transfer ke daerah itu untuk bisa dikembalikan,” kata politikus Gerindra tersebut.

Meski demikian, Helmi juga mendorong pengelola hotel untuk memperkuat strategi promosi secara mandiri. Melalui PHRI, pelaku usaha diharapkan dapat mengangkat potensi daerah dan menawarkan layanan yang mampu menarik kunjungan wisatawan maupun tamu dari luar Kalimantan Timur.

Ia berharap PHRI terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda agar industri hotel dan restoran dapat kembali berkembang serta berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

“Semoga PHRI semakin maju ke depannya dan bisa bersinergi dengan Pemerintah Kota Samarinda,” pungkasnya.

(adv/gby)