Aruskata.com, Samarinda – Penanganan banjir diminta tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Samarinda di tengah berbagai program penataan wajah kota. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, mengingatkan agar pembangunan taman, trotoar, median jalan, dan lampu hias tidak menggeser perhatian terhadap persoalan banjir yang masih mengganggu aktivitas masyarakat.
Menurut Arie, penataan kota penting untuk menciptakan lingkungan yang indah dan nyaman. Namun, pembangunan tersebut harus berjalan beriringan dengan penyelesaian persoalan mendasar, terutama pengendalian banjir yang berdampak langsung pada permukiman dan mobilitas warga.
“Kota yang indah tentu penting, tetapi jangan sampai penataan wajah kota lebih diutamakan, sementara persoalan banjir yang merendam permukiman warga terabaikan,” ujar Arie di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (9/10/2026).
Ia menyebut, berdasarkan pengawasan dan laporan masyarakat, genangan masih terjadi di sejumlah kawasan ketika hujan berintensitas tinggi berlangsung lebih dari satu jam. Wilayah yang disebut masih kerap terdampak antara lain Sempaja, Bengkuring, Lempake, Air Hitam, dan Gunung Lingai.
Arie menilai, persoalan tersebut tidak cukup ditangani melalui pembangunan saluran air secara terpisah. Sistem drainase lingkungan harus terhubung dengan saluran sekunder dan primer, kolam retensi, serta badan air sebagai tempat pembuangan akhir.
“Penanganan drainase jangan dilakukan secara parsial. Semua saluran harus terhubung agar air bisa mengalir dengan baik dan tidak kembali menggenangi permukiman,” jelasnya.
Untuk memperkuat penanganan banjir, Arie mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Samarinda, khususnya Bidang Sumber Daya Air, mengevaluasi dan menyempurnakan cetak biru serta rencana induk sistem drainase kota.
Menurutnya, dokumen perencanaan tersebut harus menjadi acuan dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Drainase lingkungan, saluran primer dan sekunder, sodetan, serta kolam retensi perlu dirancang sebagai satu kesatuan sistem.
“Jangan sampai kolam retensi sudah dibangun, tetapi saluran menuju ke sana tidak terhubung. Sistemnya harus dirancang menyeluruh dari hulu hingga pembuangan akhir,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Arie menyoroti tata ruang, pengawasan bangunan di sempadan sungai, dan berkurangnya lahan resapan air. Ia juga meminta perhatian terhadap potensi aliran air dari luar Samarinda, termasuk dari Kabupaten Kutai Kartanegara dan kawasan bekas pertambangan yang sistem pengendalian airnya perlu dikaji.
Karena itu, koordinasi lintas daerah dinilai penting agar penanganan banjir tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi daerah hulu.
“Kalau aliran air dari luar tidak dikendalikan, drainase di dalam kota akan tetap terbebani. Karena itu, diperlukan ketegasan aturan dan koordinasi lintas daerah,” katanya. (adv/gby)
