Aruskata.com, Samarinda – Maraknya keluhan kehilangan helm di lokasi parkir menjadi perhatian Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar. Ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memperkuat sistem keamanan di lokasi parkir resmi, terlebih jika program parkir digital dan parkir berlangganan mulai diterapkan.
Menurut Deni, masyarakat yang membayar retribusi parkir berhak memperoleh pelayanan yang memadai, termasuk kepastian perlindungan terhadap kendaraan dan barang yang menjadi perhatian dalam layanan parkir.
Salah satu upaya yang diusulkannya ialah pemasangan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di lokasi parkir yang ditetapkan sebagai tempat pemungutan retribusi.
“CCTV bisa jadi sarana pendukung, karena pelanggan harus mendapatkan kepastian perlindungan atas kendaraan mereka,” ujar Deni saat diwawancarai, Kamis (8/10/2026).
Ia menilai, fasilitas keamanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir berbayar.
“Artinya, mereka membayar parkir itu kan sama dengan mereka membayar fasilitas. Otomatis mereka juga mesti mendapatkan kepastian keamanan,” imbuhnya.
Deni mengingatkan, persoalan kehilangan helm harus menjadi bahan evaluasi dalam pembenahan tata kelola parkir. Menurutnya, keluhan serupa perlu ditangani agar tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program parkir digital maupun berlangganan.
“Kita sering mengeluhkan kehilangan helm. Nah, ini tidak boleh terjadi lagi ketika pelayanan parkir berlangganan sudah dijalankan,” tuturnya.
Selain keamanan, Deni meminta Pemkot memastikan kesiapan sistem dan infrastruktur sebelum menerapkan pembayaran parkir digital atau skema berlangganan. Persiapan tersebut dinilai penting untuk meminimalkan kendala saat program berjalan.
“Pembayaran parkir secara digital tentu hal yang sangat bagus, karena bisa menekan kebocoran parkir dan mencegah semakin banyaknya jukir liar. Makanya skema pelaksanaan ini harus siap secara sistem maupun infrastruktur,” katanya.
Deni juga mendorong penataan lokasi parkir bagi pelaku usaha di Samarinda. Ia menilai, penyediaan lahan parkir yang memadai dan terintegrasi dengan sistem pemerintah dapat membantu mengurangi persoalan parkir di badan jalan serta menekan potensi munculnya juru parkir (jukir) liar.
“Para pelaku usaha di Samarinda perlahan ditata, supaya mereka bisa memiliki lokasi parkir. Karena banyak pelaku usaha yang tidak memiliki lokasi parkir,” tandasnya. (adv/gby)
